Demo Retribusi Ganda di Kantor Bupati Karo Berujung Ricuh, Bupati Justru Hadiri Acara Kamtibmas

Kericuhan meletus di halaman Kantor Bupati Karo, yang terletak di Jalan Veteran, Kabanjahe. Ratusan warga dari Desa Semangat Gunung dan Desa Daulu terlibat dalam aksi demonstrasi yang sengit, menuntut kejelasan terkait polemik retribusi ganda objek wisata air panas. Aksi ini berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026, dan melibatkan interaksi yang cukup tegang antara massa dan petugas Satpol PP.

Situasi Memanas Tanpa Keberadaan Bupati

Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Bupati Karo, Antonius Ginting, tidak terlihat di lokasi. Ia dilaporkan lebih memilih untuk menghadiri acara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Tigabinanga, daripada menjumpai warganya yang tengah berjuang untuk mencari keadilan atas kebijakan yang dianggap merugikan.

Tuntutan Warga yang Menyentuh Aspek Keadilan

Melalui pengeras suara, para demonstran menyampaikan lima poin tuntutan yang mencerminkan kekecewaan mereka terhadap penerbitan mandat retribusi baru. Koordinator aksi, Hermansyah Barus, mengungkapkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo telah dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat dan pemerintah desa setempat.

“Jika tuntutan ini tidak direspons dengan baik dan Bupati tidak memberikan solusi yang jelas, kami akan tetap bertahan, mendirikan tenda, dan bermalam di sini,” tegas salah satu koordinator aksi, menunjukkan keteguhan hati warga dalam memperjuangkan hak mereka.

Tanggapan dari Pihak Berwenang

Menanggapi aksi demonstrasi ini, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Tomy Kemit, akhirnya mengumumkan bahwa seluruh kegiatan pengutipan retribusi di kedua pos yang menjadi sumber konflik akan dihentikan sementara. Ia berjanji untuk menyampaikan aspirasi warga kepada Bupati, meskipun situasi tetap tegang.

Langkah Strategis Wakil Bupati

Ketegangan mulai mereda setelah Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, turun tangan untuk menemui para demonstran. Dalam upaya menjaga kondusivitas, ia memutuskan untuk mencabut dua mandat retribusi yang menjadi sumber perselisihan tersebut.

“Untuk menjaga kekondusifan, SK yang baru dan yang lama akan dicabut. Bagaimana formulasi ke depannya, silakan kalian rapatkan lagi. Jadi, demi keamanan, mandat di kedua pos tersebut resmi kita cabut,” kata Wakil Bupati di hadapan massa yang memadati halaman kantor.

Rincian Tuntutan Warga

Warga menyampaikan lima tuntutan pokok yang mencerminkan keprihatinan dan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh Dinas Pariwisata. Berikut adalah rincian dari tuntutan tersebut:

• Mandat Retribusi yang Belum Berakhir: Mandat retribusi lama atas nama Rikky Sinurat belum berakhir, namun Kepala Dinas Pariwisata telah mengeluarkan mandat baru yang menimbulkan kebingungan.
• Pembayaran Pendapatan Asli Daerah: Warga telah membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Dinas Pariwisata setiap tanggal 18 setiap bulannya, namun penghapusan mandat dilakukan secara sepihak tanpa adanya koordinasi.
• Pencabutan Mandat Baru: Warga meminta agar Bupati Karo mencabut dan membatalkan mandat baru dan menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada musyawarah antara kedua desa.
• Pencopotan Kepala Dinas Pariwisata: Tuntutan untuk mencopot Kepala Dinas Pariwisata, Tomy Kemit, dinilai penting karena dianggap telah menimbulkan ketegangan antara Desa Daulu dan Desa Semangat Gunung.
• Perhatian terhadap Kesejahteraan Desa: Pemerintah Kabupaten Karo dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan kedua desa tersebut selama ini.

Kesimpulan dari Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi ini menunjukkan bagaimana ketidakpuasan warga dapat memicu kericuhan jika tidak ditangani dengan baik oleh pihak berwenang. Keberadaan Bupati yang tidak menghadiri langsung tuntutan warganya menjadi sorotan, sementara langkah-langkah yang diambil oleh Wakil Bupati menunjukkan upaya untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola komunikasi dan kebijakan yang lebih inklusif di masa mendatang.

Dengan mencermati tuntutan serta keluhan warga, diharapkan ke depan akan ada dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.